Pembangunan di indonesia pada saat ini masih sangat kurang, masih banyak yang harus di benahi oleh pemerintah. Apalagi infrastruktur yang ada di daerah-daerah, masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan fasilitas seperti daerah yang lebih maju. Masih ada daerah-daerah yang belum mendapatkan energy listrik. Minimnya pendidikan di daerah, dan masih banyak lagi. Pemerintah harus dapat mengatasi masalah ini. Karena dengan adanya infrastruktur pada daerah-daerah dapat mensejahterakan masyarakat.
Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan Indonesia butuh Rp 1.786 triliun untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).Pemerinciannya, Rp 681 triliun untuk infrastruktur energi dan listrik, Rp 339 triliun untuk jalan raya, Rp 326 triliun untuk rel kereta api, dan Rp 242 triliun untuk infrastruktur telekomunikasi. Suryo menilai pemerintah butuh melaksanakan forum-forum nasional dan regional untuk membantu menarik mitra pembangunan infrastruktur.
Jumat, 20 April 2012
Dominasi Perusahaan Asing Dalam Perekonomian Indonesia
Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam nya, dari lautan sampai daratan semua dapat dimamfaatkan, hanya saja sumber daya manusia(SDM) yang kurang untuk mengolah semua itu. Dan itu merupakan masalah yang dulu hingga sekarang belum dapat di atasi oleh rakyat indonesia. Masih banyak masyarakat miskin di indonesia, mengapa? Mungkin dikarenakan kurang nya pendidikan yang di dapat oleh masyarakat.
Hal itu mungkin yang menyebabkan perusahaan asing datang ke indonesia, hingga sekarang masih banyak perusahaan asing yang berkembang di indonesia. Perusahaan asing memamfaatkan sumber daya alam yang ada di indonesia, dari hasil laut, emas, batubara, dan yang lainnya. Mengapa harus orang asing yang mengolah hasil alam kita, kenapa bukan kita? Padahal banyak orang pintar diindonesia. Jika terus begini indonesia tidak akan berkembang dan tidak akan pernah menjadi Negara yang maju.
Hal itu mungkin yang menyebabkan perusahaan asing datang ke indonesia, hingga sekarang masih banyak perusahaan asing yang berkembang di indonesia. Perusahaan asing memamfaatkan sumber daya alam yang ada di indonesia, dari hasil laut, emas, batubara, dan yang lainnya. Mengapa harus orang asing yang mengolah hasil alam kita, kenapa bukan kita? Padahal banyak orang pintar diindonesia. Jika terus begini indonesia tidak akan berkembang dan tidak akan pernah menjadi Negara yang maju.
Besarnya Anggaran PEMILUKADA
Pada tahun 2012 ini, akan diadakan PEMILUKADA di daerah-daerah yang ada di Indonesia, Contohnya DKI Jakarta. Pada tahun ini Pemerintah DKI Jakarta dan KPUD DKI memprediksikan biaya pemilu Jakarta mencapai 250 miliar,
Seluruh biaya yang telah dirancang itu, diestimasikan dapat memenuhi pelaksanaan pemilukada hingga dua putaran. Seluruh anggaran sepenuhnya ditanggung dari APBD DKI.
Menurut Ketua KPUD DKI, Juri Ardiantoro, biaya pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Diprediksi kebutuhan pemilu meningkat tajam dengan pelaksanaan tahun lalu.
Pada Pemilukada DKI 2007 lalu, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp124 miliar. Dari jumlah tersebut yang terpakai hanya Rp86 miliar, sementara sisanya dikembalikan kepada negara. Meningkatnya kebutuhan anggaran untuk Pemilukada DKI 2012, menurut Juri digunakan mulai untuk pra persiapan hingga penghitungan suara, termasuk honor para petugas KPUD di tingkat provinsi hingga tempat pemungutan suara (TPS), penyediaan logistik Pemilukada dan penyelenggaraan Pemilukada sendiri.
Diakuinya, 50 persen dari Rp250 miliar tersebut digunakan untuk honor petugas yang jumlahnya mencapai 154.394 petugas, terdiri dari 40 petugas di tingkat provinsi, 1.200 petugas di enam kotamadya/kabupaten atau 200 petugas per kabupaten/kotamadya, 352 petugas untuk kecamatan atau 8 petugas per kecamatan, 1.602 petugas di tingkat kelurahan atau 6 petugas untuk satu kelurahan, 151.200 petugas di 16.800 TPS atau 9 petugas untuk satu TPS.
Juri menyatakan rencana persiapan putaran kedua, dikarenakan pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 di Jakarta berbeda dengan daerah lainnya. Pemenang pemilukada harus memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, sedangkan daerah lain pemenang harus memperoleh suara sah 50 persen plus 1 suara.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk melaksanakan keputusan sela dari Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pemilukada, seperti pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang yang juga membutuhkan biaya cukup besar.
Sumber : VIVAnews
Seluruh biaya yang telah dirancang itu, diestimasikan dapat memenuhi pelaksanaan pemilukada hingga dua putaran. Seluruh anggaran sepenuhnya ditanggung dari APBD DKI.
Menurut Ketua KPUD DKI, Juri Ardiantoro, biaya pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Diprediksi kebutuhan pemilu meningkat tajam dengan pelaksanaan tahun lalu.
Pada Pemilukada DKI 2007 lalu, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp124 miliar. Dari jumlah tersebut yang terpakai hanya Rp86 miliar, sementara sisanya dikembalikan kepada negara. Meningkatnya kebutuhan anggaran untuk Pemilukada DKI 2012, menurut Juri digunakan mulai untuk pra persiapan hingga penghitungan suara, termasuk honor para petugas KPUD di tingkat provinsi hingga tempat pemungutan suara (TPS), penyediaan logistik Pemilukada dan penyelenggaraan Pemilukada sendiri.
Diakuinya, 50 persen dari Rp250 miliar tersebut digunakan untuk honor petugas yang jumlahnya mencapai 154.394 petugas, terdiri dari 40 petugas di tingkat provinsi, 1.200 petugas di enam kotamadya/kabupaten atau 200 petugas per kabupaten/kotamadya, 352 petugas untuk kecamatan atau 8 petugas per kecamatan, 1.602 petugas di tingkat kelurahan atau 6 petugas untuk satu kelurahan, 151.200 petugas di 16.800 TPS atau 9 petugas untuk satu TPS.
Juri menyatakan rencana persiapan putaran kedua, dikarenakan pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 di Jakarta berbeda dengan daerah lainnya. Pemenang pemilukada harus memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, sedangkan daerah lain pemenang harus memperoleh suara sah 50 persen plus 1 suara.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk melaksanakan keputusan sela dari Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pemilukada, seperti pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang yang juga membutuhkan biaya cukup besar.
Sumber : VIVAnews
AKANKAN PSSI KENA SANKSI ?
PSSI mengaku pasrah akan ancaman sanksi FIFA pada persepakbolaan Indonesia. Menurut PSSI, segala amanat FIFA yang disampaikan lewat surat tertanggal 21 Desember 2011 telah dilaksanakan.
Menurut Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri PSSI, Rudolf Yesayas mengatakan amanat FIFA soal tenggat waktu rekonsiliasi telah dilaksanakan. PSSI selama dua minggu melakukan upaya rekonsiliasi dengan mengirim utusannya ke klub Liga Super Indonesia yang dianggap mengikuti kompetisi sempalan (breakaway). "Semua langkah telah dilakukan mulai upaya rekonsiliasi, penjatuhan sanksi, bahkan hingga terakhir LSI akan dilegalkan," ujar Rudolf dalam keterangan pers di kantor PSSI, Selasa (20/3).
Namun ajakan ini justru dirusak oleh Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang memilih melakukan kongres ilegal. Kini, PSSI mempersilahkan Komite Asosiasi FIFA untuk melakukan pemeriksaan mendalam terkait polemik di Indonesia. Tenggat penyelesaian FIFA yang berakhir per 20 Maret 2012 ini diakui PSSI akan berimplikasi pada nasib sepak bola Indonesia.
"Jika Indonesia disanksi FIFA, PSSI tidak bertanggungjawab. Ini semua akibat ulah sejumlah pihak yang sengaja merusak sepak bola demi kepentingan kelompoknya," pungkas Rudolf.
FIFA sebelumnya lewat surat yang diterima Republika, Senin (19/3) telah memastikan membawa persoalan PSSI ke rapat komite Asosiasi. "Dalam dua-tiga hari ini mungkin akan ada informasi baru tentang persoalan ini," jelas surat elektronik tersebut.
Sumber :REPUBLIKA.CO.ID
Redaktur: Hafidz Muftisany
Reporter: Abdullah Sammy
Menurut Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri PSSI, Rudolf Yesayas mengatakan amanat FIFA soal tenggat waktu rekonsiliasi telah dilaksanakan. PSSI selama dua minggu melakukan upaya rekonsiliasi dengan mengirim utusannya ke klub Liga Super Indonesia yang dianggap mengikuti kompetisi sempalan (breakaway). "Semua langkah telah dilakukan mulai upaya rekonsiliasi, penjatuhan sanksi, bahkan hingga terakhir LSI akan dilegalkan," ujar Rudolf dalam keterangan pers di kantor PSSI, Selasa (20/3).
Namun ajakan ini justru dirusak oleh Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang memilih melakukan kongres ilegal. Kini, PSSI mempersilahkan Komite Asosiasi FIFA untuk melakukan pemeriksaan mendalam terkait polemik di Indonesia. Tenggat penyelesaian FIFA yang berakhir per 20 Maret 2012 ini diakui PSSI akan berimplikasi pada nasib sepak bola Indonesia.
"Jika Indonesia disanksi FIFA, PSSI tidak bertanggungjawab. Ini semua akibat ulah sejumlah pihak yang sengaja merusak sepak bola demi kepentingan kelompoknya," pungkas Rudolf.
FIFA sebelumnya lewat surat yang diterima Republika, Senin (19/3) telah memastikan membawa persoalan PSSI ke rapat komite Asosiasi. "Dalam dua-tiga hari ini mungkin akan ada informasi baru tentang persoalan ini," jelas surat elektronik tersebut.
Sumber :REPUBLIKA.CO.ID
Redaktur: Hafidz Muftisany
Reporter: Abdullah Sammy
Langganan:
Postingan (Atom)