Kebijakan Pemerintah Dalam Membatasi Pemakaian BBM

                  Gagal menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kini pemerintah menempuh alternatif lain yaitu membatasi konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan tertentu. Dengan alasan mejalankan penghematan energi yang diprogramkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada beberapa aspek yang akan diperketat salah satunya adalah konsumsi BBM. 

Disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, pembatasan BBM harus dijalankan mengingat harga BBM dunia melambung. “BBM itu mahal, kita harus siapkan energi alternatif,” katanya. Kemungkinan rencananya pemerintah akan melarang mobil berkapasitas mesin diatas 1.500 cc untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi. 

Yang artinya pemerintah meminta masyarakat yang memiliki kendaraan diatas 1.500 cc untuk membeli BBM non subsidi. Untuk langkah awal kebijakan ini sudah dibelakukan untuk para pegawai pemerintahan. Hanya saja untuk sosialisasi ke masyarakat, pemerintah masih memikirkan dengan penandaan tertentu, misalnya menggunakan stiker untuk penandaan kendaraan dengan kapastitas mesin 1.500 cc. untuk pelaksanaannya pemerintah juga masih mengkaji ulang alternatif ini agar bisa diterima masyarakat luas. 

http://www.kabarinews.com 

             Pemerintah mengubah kebijakan sebelumnya dikarnakan beberapa faktor. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan tidak jadi membatasi konsumsi premium untuk masyarakat umum, hingga jangka waktu yang belum ditentukan. Semula, pemerintah akan membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini untuk mobil dengan kapasitas mesin atau tahun produksi tertentu. Pembatalan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi itu diputuskan dalam rapat menteri yang dipimpin SBY di Kantor Presiden di Jakarta, Kamis (3/5). Dengan demikian, mobil mewah seperti Alphard pun bebas mengonsumsi premium yang disubsidi. Sebelumnya, rencana pembatasan itu dikemukakan pemerintah menyusul banyaknya mobil mewah mengonsumsi BBM bersubsidi, karena harga bensin nonsubsidi seperti Pertamax sudah menembus Rp 10.000 per liter. Harga ini dinilai kemahalan dibanding BBM bersubsidi jenis premium Rp 4.500 per liter. Alasan lain, pembatasan ditunda karena tidak semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia menjual Pertamax. Jadi, aturan ini sangat riskan atau berisiko tinggi untuk dilaksanakan. Namun, pemerintah tetap mengeluarkan lima keputusan yang telah disepakati sebelumnya untuk menjaga agar penggunaan BBM bersubsidi pada 2012 tidak melebihi kuota sebanyak 40 juta kiloliter. Keputusan pertama, kendaraan dinas pemerintah dilarang menggunakan BBM bersubsidi, yang diatur melalui keputusan menteri ESDM. Mobil pelat merah dan BUMN akan dipasangi stiker. Kedua, kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan dilarang mengunakan BBM bersubsidi. Pemda juga diminta ikut mengawasinya. Ketiga, konversi penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG) diberlakukan untuk wilayah Pulau Jawa. Keempat, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dilarang membangun pembangkit listrik yang menggunakan BBM, namun harus diganti ke yang berbahan bakar air, matahari, panas bumi, dan batubara. Kelima, penghematan listrik dilakukan di gedung-gedung pemerinta http://www.suarapembaruan.com

Pembangunan Infrastruktur di indonesia

Pembangunan di indonesia pada saat ini masih sangat kurang, masih banyak yang harus di benahi oleh pemerintah. Apalagi infrastruktur yang ada di daerah-daerah, masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan fasilitas seperti daerah yang lebih maju. Masih ada daerah-daerah yang belum mendapatkan energy listrik. Minimnya pendidikan di daerah, dan masih banyak lagi. Pemerintah harus dapat mengatasi masalah ini. Karena dengan adanya infrastruktur pada daerah-daerah dapat mensejahterakan masyarakat.
Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan Indonesia butuh Rp 1.786 triliun untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).Pemerinciannya, Rp 681 triliun untuk infrastruktur energi dan listrik, Rp 339 triliun untuk jalan raya, Rp 326 triliun untuk rel kereta api, dan Rp 242 triliun untuk infrastruktur telekomunikasi. Suryo menilai pemerintah butuh melaksanakan forum-forum nasional dan regional untuk membantu menarik mitra pembangunan infrastruktur.

Dominasi Perusahaan Asing Dalam Perekonomian Indonesia

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam nya, dari lautan sampai daratan semua dapat dimamfaatkan, hanya saja sumber daya manusia(SDM) yang kurang untuk mengolah semua itu. Dan itu merupakan masalah yang dulu hingga sekarang belum dapat di atasi oleh rakyat indonesia. Masih banyak masyarakat miskin di indonesia, mengapa? Mungkin dikarenakan kurang nya pendidikan yang di dapat oleh masyarakat.

Hal itu mungkin yang menyebabkan perusahaan asing datang ke indonesia, hingga sekarang masih banyak perusahaan asing yang berkembang di indonesia. Perusahaan asing memamfaatkan sumber daya alam yang ada di indonesia, dari hasil laut, emas, batubara, dan yang lainnya. Mengapa harus orang asing yang mengolah hasil alam kita, kenapa bukan kita? Padahal banyak orang pintar diindonesia. Jika terus begini indonesia tidak akan berkembang dan tidak akan pernah menjadi Negara yang maju.

Besarnya Anggaran PEMILUKADA

Pada tahun 2012 ini, akan diadakan PEMILUKADA di daerah-daerah yang ada di Indonesia, Contohnya DKI Jakarta. Pada tahun ini Pemerintah DKI Jakarta dan KPUD DKI memprediksikan biaya pemilu Jakarta mencapai 250 miliar,

Seluruh biaya yang telah dirancang itu, diestimasikan dapat memenuhi pelaksanaan pemilukada hingga dua putaran. Seluruh anggaran sepenuhnya ditanggung dari APBD DKI.
Menurut Ketua KPUD DKI, Juri Ardiantoro, biaya pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Diprediksi kebutuhan pemilu meningkat tajam dengan pelaksanaan tahun lalu.

Pada Pemilukada DKI 2007 lalu, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp124 miliar. Dari jumlah tersebut yang terpakai hanya Rp86 miliar, sementara sisanya dikembalikan kepada negara. Meningkatnya kebutuhan anggaran untuk Pemilukada DKI 2012, menurut Juri digunakan mulai untuk pra persiapan hingga penghitungan suara, termasuk honor para petugas KPUD di tingkat provinsi hingga tempat pemungutan suara (TPS), penyediaan logistik Pemilukada dan penyelenggaraan Pemilukada sendiri.

Diakuinya, 50 persen dari Rp250 miliar tersebut digunakan untuk honor petugas yang jumlahnya mencapai 154.394 petugas, terdiri dari 40 petugas di tingkat provinsi, 1.200 petugas di enam kotamadya/kabupaten atau 200 petugas per kabupaten/kotamadya, 352 petugas untuk kecamatan atau 8 petugas per kecamatan, 1.602 petugas di tingkat kelurahan atau 6 petugas untuk satu kelurahan, 151.200 petugas di 16.800 TPS atau 9 petugas untuk satu TPS.

Juri menyatakan rencana persiapan putaran kedua, dikarenakan pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 di Jakarta berbeda dengan daerah lainnya. Pemenang pemilukada harus memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, sedangkan daerah lain pemenang harus memperoleh suara sah 50 persen plus 1 suara.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk melaksanakan keputusan sela dari Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pemilukada, seperti pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang yang juga membutuhkan biaya cukup besar.

Sumber : VIVAnews

AKANKAN PSSI KENA SANKSI ?

PSSI mengaku pasrah akan ancaman sanksi FIFA pada persepakbolaan Indonesia. Menurut PSSI, segala amanat FIFA yang disampaikan lewat surat tertanggal 21 Desember 2011 telah dilaksanakan.

Menurut Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri PSSI, Rudolf Yesayas mengatakan amanat FIFA soal tenggat waktu rekonsiliasi telah dilaksanakan. PSSI selama dua minggu melakukan upaya rekonsiliasi dengan mengirim utusannya ke klub Liga Super Indonesia yang dianggap mengikuti kompetisi sempalan (breakaway). "Semua langkah telah dilakukan mulai upaya rekonsiliasi, penjatuhan sanksi, bahkan hingga terakhir LSI akan dilegalkan," ujar Rudolf dalam keterangan pers di kantor PSSI, Selasa (20/3).

Namun ajakan ini justru dirusak oleh Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang memilih melakukan kongres ilegal. Kini, PSSI mempersilahkan Komite Asosiasi FIFA untuk melakukan pemeriksaan mendalam terkait polemik di Indonesia. Tenggat penyelesaian FIFA yang berakhir per 20 Maret 2012 ini diakui PSSI akan berimplikasi pada nasib sepak bola Indonesia.

"Jika Indonesia disanksi FIFA, PSSI tidak bertanggungjawab. Ini semua akibat ulah sejumlah pihak yang sengaja merusak sepak bola demi kepentingan kelompoknya," pungkas Rudolf.

FIFA sebelumnya lewat surat yang diterima Republika, Senin (19/3) telah memastikan membawa persoalan PSSI ke rapat komite Asosiasi. "Dalam dua-tiga hari ini mungkin akan ada informasi baru tentang persoalan ini," jelas surat elektronik tersebut.

Sumber :REPUBLIKA.CO.ID
Redaktur: Hafidz Muftisany
Reporter: Abdullah Sammy

Korupsi dan Upaya

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak.

Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

Upaya penanggulangan korupsi.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.

Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut :
a) Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu.
b) Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
c) Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.
d) Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan meningkatkan ancaman.
e) Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Sumber : Dra. ERIKA REVIDA, MS.

BBM Naik

SETUJU DENGAN BBM NAIK
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan telah menerima surat presiden perihal RUU perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang di dalamnya usulan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Selanjutnya surat tersebut akan diserahkan pada Badan Anggaran untuk dimulai pembahasan," kata Ketua DPR Marzuki Alie saat membuka rapat paripuran di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 6 Maret 2012.

Selain surat tersebut, Presiden juga mengirim surat RUU Veteran, surat penyampaian nama-nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pemeriksa Keuangan, surat RUU usul inisiatif tentang Jalan, dan penyampaian RUU Perdagangan.

"Serta surat dari presiden perihal Permohonan Pertimbangan Dubes Kyrgiztan untuk Indonesia, permohonan dubes Uruguay untuk Indonesia, permohonan dubes Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia," tuturnya.

Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah menyampaikan secara resmi pengantar dari nota keuangan dan RAPBNP 2012 pada sidang paripurna hari ini. Pemerintah berharap pembahasan RAPBNP dapat selesai dalam kurun waktu satu bulan.

"Sehingga nanti 29 atau 30 Maret sudah bisa memperoleh APBNP 2012," katanya.

Pemerintah, tambahnya, dalam RAPBNP mengusulkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp1.500, sehingga nantinya harga bensin premium dan solar akan naik menjadi Rp6.000 per liter. Hal ini sebagai langkah antisipasi penjagaan kesehatan fiskal di tengah tingginya harga minyak dunia.

"Memang postur RAPBNP 2012 adalah postur untuk menjaga APBN tetap sehat, meskipun fiskalnya secara defisit akan meningkat tapi secara umum kita akan melakukan penghematan subsidi," katanya.

Selain menaikan harga BBM bersubsidi, Agus melanjutkan, pemerintah turut berniat memotong anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp18,8 hingga 22 triliun sebagai langkah penghematan. "Kita musti merespon perkembangan ekonomi dunia dimana terus melakukan koreksi dan cenderung turun," katanya. (sj)




PENENTANGAN BBM NAIK
Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sangat ditentang oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), karena akan mematikan kehidupan buruh.

Menurut pernyataan KSBSI, yang diterima Tribunnews.com, Jumat (9/3/2012), dengan kenaikan harga BBM, yang diperkirakan antara Rp 1.000 hingga 1500,- akan berdampak pada tingginya inflasi, dan ketidak pastian struktur harga pasar.
Akibatnya akan menurunkan pendapatan perkapita masyarakat, khususnya dari masyarakat marjinal, seperti, buruh, tani, nelayan, dan pelaku ekonomi sektor informal.

"Pada sektor industri, biaya produksi yang tinggi akan memungkinkan industri tidak berkembang dengan baik dan akan berdampak pada PHK buruh, yang dampak selanjutnya adalah bertambahnya pengangguran, dan meningkatnya aksi kerawanan sosial yang hasil akhirnya juga adalah terganggunya stabilitas pemerintahan dan keamanan negara, yang tentunya merugikan pemerintah itu sendiri," seperti dikutip dari pernyataan KSBSI.

KSBSI membeberkan, kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga barang berkisar tiga hingga lima persen, ditambah kenaikan tarif angkutan umum sebesar 35 persen, sehingga akan mempengaruhi pengeluaran keluarga buruh untuk makanan dan transportasi.
Jika Pemerintah tetap menaikan harga BBM, ditambah lagi dengan kenaikan tarif dasar listrik, sebesar 10 persen beberapa pekan ke depan, maka KSBSI memastikan, langkah Pemerintah itu, akan mematikan kaum buruh, dan melahirkan kemiskinan permanen di Indonesia.
Untuk itu KSBSI menyatakan menentang kenaikan harga BBM, dan meminta kepada Pemerintah membatalkan rencana tersebut. SERAMBINEWS.COM

BBM HARUS NAIK
VIVAnews - Pemerintah menyatakan, jika harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan membengkak Rp55 triliun. Hal ini karena harga minyak dunia yang telah membubung tinggi melewati asumsi APBN sebesar US$90 per barel.

Bahkan, angka itu akan jauh lebih membengkak bila volume konsumsinya juga melonjak. "Bisa sampai Rp67 triliun," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di gedung DPR, Jakarta, Senin, 5 Maret 2012.

Agus mengatakan, pada kenyataannya, konsumsi bahan bakar akan jauh lebih besar pemakaiannya dari yang direncanakan, sehingga subsidi pasti membengkak banyak.

Sementara itu, pada anggaran subsidi listrik, dia mengatakan, bisa mencapai Rp53 triliun. Jika tidak ada kenaikan harga, total anggaran subsidi akan membengkak menjadi Rp120 triliun. "Kalau tidak merespons itu memang menjadi berat," tuturnya.

Sebagai informasi, anggaran subsidi BBM pada APBN 2012 sebesar Rp123 triliun dan listrik Rp44 triliun, atau total menjadi Rp167 triliun. Dengan perkiraan kenaikan harga energi, maka anggaran subsidi energi akan meningkat menjadi Rp287 triliun. (art)

Menurut Saya:
Jika BBM harus naik, saya mahon pemerintah dapat menjelaskan kepada seluruh warga indonesia tentang apa penyebab BBM naik. Karena saat ini banyak warga yang tidak tahu/paham akan kenaikan BBM,
Pemerintah juga harus memperhatikan warga yang kurang mampu, karena dengan naik nya BBM, akan menaikan harga bahan pokok dan juga yang lain nya.

Dikutip dari :
SERAMBINEWS.COM
VIVAnews